Rekrutmen politik juga menjamin kelestarian partai, kontinuitas, sekaligus merupakah salah satu upaya untuk melatih dan menjaring para calon pemimpin. “Ideologi sebagai hal yang paling fundamental dalam suatu negara menjadi kendala yang utama terkait upaya unifikasi ini karena ideologi yang digunakan masing-masing negara sudah melekat dan sangat bertentangan dimana Korea Selatan menggunakan ideologi liberal sementara Korea Utara dengan ideologi komunisme,” ujarnya. Masalah yang biasanya terjadi antara lain mengenai biaya untuk melaksanakan pelatihan kaderisasi serta banyaknya jumlah kader yang terus meningkat dan tidak diimbangi dana yang ada sehingga menjadi kendala bagi proses rekrutmen kader. Partai massa ialah suatu partai politik yang lebih mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, oleh karena itu ia biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. Sebagai contoh sederhana adalah krisis yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Ini terjadi pada periode 1677 sampai 1871, bukan berupa uang namun berupa hasil bumi yang memiliki nilai setara dengan uang pajak itu sendiri. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyelewang dari garis partai yang telah ditetapkan.

Guna memenuhi tuntutan kebutuhan perkembangan UMSU dibangunlah gedung Pascsarjana di Jalan Denai setinggi tujuh lantai. Turansyah juga mengancam eksistensi kaum Mamalik, ini membuat kaum Mamalik marah besar dan membunuhnya setelah tujuh tahun menjabat. Tetapi , sementara kaum merkantilis melihat ekonomi sebagai alat politik, kaum marxis menempatkan ekonomi yang pertama dan politik yang kedua. Sistem rekrutmen partai Gerindra yakni pimpinan Dewan Pengurus Daerah atau Dewan Pengurus Wilayah tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan calon legislatif karena penetapan calon legislatif harus dilaksanakan sesuai dengan hasil rapat pleno pemilihan umum internal serta harus didasarkan pada loyalitas, kemampuan, ketokohan, dan pengalaman dari calon yang bersangkutan. Untuk dapat menjadi pemenang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serta menguasai pemerintah (dalam artian menjadi kepala daerah, presiden ataupun pimpinan lainnya), partai politik harus bisa mensosialisasikan dan mendapatkan dukungan masyarakat sebanyak mungkin dengan mengedepankan bahwa partai politik berjuang untuk masyarakat dan kepentingan umum. Tanpa mengetahui ketiga persoalan ini, tidak mungkin bisa menelaah niatan-niatan musuh. Tidak hanya itu, problematika selepas meninggalnya Salahuddin menjadi hal yang menarik untuk dikaji.

Hal ini dilakukan karena terdapat beberapa ketentuan dari kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota legislatif. Tahapan penjaringan khusus tersebut terdiri dari (1) membentuk panitia penjaringan khusus, (2) melakukan sosialisasi kepada seluruh kader, (3) melakukan penjaringan oleh kader, (4) mengverifikasi bakal calon anggota legislatif, (5) melaksanakan rapat pleno pemilihan umum internal, (6) menetapkan nomor urut untuk calon legislatif, (7) mengesahkan dan meengajukan bakal calon anggota legislatif ke Dewan Pengurus Wilayah, dan (8) penetapan calon legislatif oleh KPU. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah. Tahapan penjaringan khusus tingkat daerah atau yang biasa disebut dengan mekanisme rekrutmen anggota calon partai Gerindra adalah tahapan panjang yang harus dilaksanakan setiap menjelang pemilihan umum. Bagaimana aspirasi masyarakat ini bisa tersalurkan kepada pemerintah, disinilah fungsi dari partai politik yang akan menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa. Pembahasan tentang pergeseran metodologi tersebut akan menjadi tulisan berikutnya. Memfokuskan pada pembahasan interaksi aktor-aktor Negara-non Negara (baik positif maupun negatif) human trafficking, kejahatan transnasional, MNC’s dan money laundering. Pada dasarnya seluruh calon anggota legislatif yang akan menempati kursi parlemen serendah — rendahnya harus memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Di negara demokratis seperti Indonesia yang masyarakatnya cenderung plural dan terbuka, pastinya memiliki perbedaan dan persaingan pendapat. Pendapat menyatakan bahwa kebijaksanaan publik adalah kehendak rakyat sebenarnya hanya berupa mitos dari kenyataan. Tahun 1939 : Dibentuk KRI (Komite Rakyat Indonesia) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia), MIAI (Majelisul Islamil a’laa Indonesia) dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia). Menurut Sastroatmodjo, rekrutmen politik adalah fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, dan sebagainya. Tim rekrutmen calon legislatif partai politik berperan untuk menyeleksi kelengkapan administrasi berkas lamaran bakal calon anggota legislatif. Pada masa pemerintahan Bupati Dompu H. Abubakar Ahmad, SH (periode pertama), penelusuran tentang hari jadi Dompu kembali dibahas oleh tim dan DPRD Kabupaten Dompu. Kasultanan Kutaringin yang diperintah oleh Pangeran Adipati Anta Kusuma sejak 1679. dalam masa pemerintahannya Pangeran Adipati Antakusuma mengangkat Kyai Gede menjadi Perdana Menteri Kerajaan Kotawaringin. Dengan memilih perwakilan yang lebih berkualitas, minoritas kemudian akan dapat menyuarakan keluhannya dengan cara yang lebih efisien. Tipe ini adalah sistem rekrutmen yang dilakukan oleh kekuasaan pemimpin partai tanpa mengamati kemampuan dari calon — calon yang akan direkrut.